TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan masih ada ego sektoral antar kementerian dan lembaga hingga pemerintahan daerah soal investasi. Padahal, kata dia, investasi yang mangkrak senilai Rp 708 triliun bisa masuk jika koordinasi tersebut berjalan baik.
"Masih ada satu gubernur juga yang belum. Jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena Presiden Indonesia cuma satu, namanya Presiden Joko Widodo, yang lainnya tidak boleh," kata Bahlil Lahadalia dalam rapat koordinasi nasional investasi di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
Rapat koordinasi itu dihadiri Presiden Jokowi dan pemimpin pemerintahan daerah. Dia menurutkan kemudahan berinvestasi telah didelegasikan oleh presiden kepada BKPM.
Dengan begitu, kata dia, BKPM menjadi pemegang wewenang untuk memberikan izin berusaha. Dan kata di, berhak memberikan fasilitas investasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP di daerah.
Bahlil juga mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah menyebarkan surat edaran kepada para pimpinan daerah untuk melaksanakan instruksi presiden nomor 7 tahun 2019 itu. Namun, satu gubernur di Kalimantan itu, kata dia, masih enggan untuk melaksanakan instruksi presiden tersebut.
Dalam kesepatan itu, Bahlil juga mengatakan ego sektoral antara kementerian dan lembaga masih terjadi hingga saat ini. Hal menurut dia, membuat investasi mangkrak cukup besar. Dia menekankan bahwa permasalahan investasi itu tidak cukup juga dengan regulasi. "Karena di lapangan banyak hantu-hantu berdasi ataupun tidak berdasi," kata Bahlil.
